|
Sebagai sumber kehidupan, ketersediaan air masih menjadi masalah di banyak lokasi di Indonesia. Secara keseluruhan, persentase rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses terhadap air minum yang layak baru mencapai 47,63 persen (BPS, 2009). Begitu pula dengan rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan sanitasi. Proporsi rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses terhadap sarana sanitasi yang layak hanya berkisar 51 persen (BPS, 2009). Padahal, ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 70 persen penduduk dapat mengakses air minum yang layak dan tercipta kondisi stop buang air besar sembarangan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target tersebut. Namun upaya-upaya yang dilakukan terkadang tidak mengatasi permasalahan secara tuntas dan berkelanjutan. Untuk itu perlu dilakukan kajian mengenai monitoring dan evaluasi pembangunan air minum dan sanitasi yang pernah dilaksanakan.
Dalam rangka monitoring dan evaluasi pembangunan air minum dan sanitasi, Direktorat Permukiman dan Perumahan melaksanakan kunjungan lapangan dan audiensi dengan pemerintah daerah di Provinsi Maluku. Bertempat di Kota Ambon, pada tanggal 14 Juni 2010 tim dari Direktorat Permukiman dan Perumahan didampingi oleh Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kota Ambon, dan Mercy Corps berkunjung ke lokasi kegiatan pembangunan air minum dan sanitasi yang dilaksanakan melalui program WES-UNICEF dan ESP. Lokasi pertama adalah SD Negeri 1 Latihan, Kota Ambon sebagai lokasi kegiatan WES-UNICEF komponen sekolah. Di sekolah ini telah dibangun sarana keran untuk cuci tangan sebanyak 2 unit dan 4 unit MCK. Meskipun telah selesai dibangun, namun pihak sekolah belum memanfaatkan sarana tersebut karena menunggu serah terima resmi dari Pemerintah Kota Ambon, sekaligus dimulainya tahun ajaran baru.
Lokasi kedua adalah lokasi permukiman kumuh perkotaan di Kelurahan Waihaong. Di lokasi ini juga telah dilaksanakan program WES-UNICEF antara lain dalam bentuk pembangunan sumur gali sebagai sumber air minum, pembangunan drainase, dan penyediaan tempat sampah. Masyarakat di sekitar lokasi sangat terbantu dengan adanya sumur gali dengan kualitas air yang sangat baik. Namun demikian, masyarakat tidak dipungut iuran untuk perawatan sarana sehingga dikhawatirkan kesadaran masyarakat untuk menjaga keberlanjutan sarana menjadi rendah. Di lokasi yang sama juga terdapat kegiatan penyediaan air minum perpipaan melalui PNPM. Hal yang menarik terkait dengan sanitasi Kota Ambon terdapat di Dusun Kayu Tiga, Kecamatan Sirimau. ESP telah memberikan bantuan pembangunan sarana pengolahan sampah di desa ini. Sarana yang tersedia mencakup mesin pencacah, mesin pengayak, gerobak sampah, dan bangunan yang cukup besar. Namun sampai saat ini, setelah lebih dari 4 bulan berdiri, sarana tersebut belum juga dimanfaatkan dan terlihat terlantar. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Kota Ambon belum menyerahterimakan aset tersebut kepada masyarakat setempat untuk digunakan.
Lokasi terakhir yang dikunjungi adalah Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu (IPST). Kondisi IPST ini tergolong cukup baik, terlihat mulai ditingkatkan kualitasnya dari open dumping menjadi sanitary landfill. Meskipun peningkatan kualitas ini dilaksanakan secara bertahap, namun hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah setempat memiliki perhatian untuk segera melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Permasalahan yang ditemui di IPST ini adalah adanya sarana yang tidak digunakan karena tidak sesuai dengan kebutuhan, seperti conveyor belt dan beberapa buah mesin pencacah. Di sisi lain, IPST ini masih membutuhkan alat-alat berat sejenis bulldozer dan excavator.
Dari kunjungan lapangan dan diskusi yang telah dilakukan dapat diperoleh beberapa informasi, antara lain 1) Kondisi geografis kepulauan di Provinsi Maluku menyebabkan masalah lingkungan menjadi krusial. Saat ini, kondisi Teluk Ambon sudah cukup parah karena banyaknya sampah rumah tangga yang masuk ke laut. 2) Melemahnya Pokja AMPL Kota Ambon dan koordinasi lintas SKPD mulai tidak berjalan dalam 6 bulan terakhir; 3) Tantangan utama sanitasi di Kota Ambon sebenarnya adalah masyarakat yang telah buang air besar di jamban, namun limbah tidak dialirkan ke septic tank, melainkan langsung ke sungai atau laut. 4) Sulit untuk mereplikasi kegiatan air minum dan sanitasi yang telah sukses di wilayah lain, hal ini disebabkan karena pihak yang tidak memperoleh bantuan tidak meniru kisah sukses tersebut, namun justru merasa “cemburu”. 5) Diperlukan koordinasi lebih intensif antar-SKPD di lingkungan pemerintah provinsi dan antara provinsi dengan kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan air minum, sanitasi, dan lingkungan. [DM]
|
