|
Dalam rangka meningkatkan pemahaman anggota Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS) mengenai struktur kelembagaan, pendanaan, dan fasilitasi yang dibutuhkan di tingkat Pusat untuk mendukung pelaksanaan PPSP diadakan suatu lokakarya koordinasi dan pengelolaan PPSP. Lokakarya ini diadakan untuk menyamakan visi stakeholders Pusat dalam menjalankan fungsi Project Management Unit (PMU) dan Project Implementation Unit (PIU) serta untuk mendapatkan kejelasan sumber dan kebutuhan pembiayaan bagi kelembagaan PMU dan PIU. Peserta lokakarya terdiri dari Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perindustrian, Sekretariat TTPS, dan Tim Indonesian Sanitation Sector Development Project (ISSDP).
Lokakarya dibuka oleh Nugroho Tri Utomo, Kasubdit Air Minum dan Air Limbah, Direktorat Perumahan dan Permukiman, Bappenas yang menjelaskan latar belakang, tujuan, dan alur lokakarya. Lokakarya dilaksanakan selama 1,5 hari pada 25-26 Januari yang dibagi ke dalam 4 sesi, yaitu (1) pembahasan mekanisme pengelolaan dan pelaporan PPSP; (2) pembahasan komponen program dan target PPSP; (3) pembahasan pendanaan PPSP; dan (4) Rencana Kerja 2010. Sesi I membahas mengenai Pengorganisasian Pengelolaan Kelembagaan PPSP oleh Syarif Puradimadja serta Fungsi, Peran dan Mekanisme Kerja Kelembagaan PPSP oleh Khalid Arya. Pada sesi ini disepakati mengenai pengorganisasian PPSP (struktur organisasi dan mekanisme koordinasi) antar PMU dan PIUs dan kesepakatan mekanisme pengelolaan dan pelaporan PPSP.
Pada sesi II, dilaksanakan diskusi partisipatif dengan metode metaplan, dimana dibahas kegiatan-kegiatan apa yang perlu dilakukan oleh PMU dan PIUs untuk pelaksanaan setiap tahapan PPSP khususnya untuk tahun 2010, serta dokumentasi dan jenis pelaporan yang dibutuhkan. Program PPSP akan dilaksanakan melalui 6 tahap yaitu, (1) kampanye, edukasi, advokasi, dan pendampingan; (2) pengembangan kelembagaan dan peraturan; (3) penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK); (4) penyusunan Memorandum Program; (5) Implementasi; dan (6) pemantauan, pembinaan, dan evaluasi, dimana pada tahun 2010 ini ditargetkan 41 kota sudah memiliki SSK dan 21 kota sudah siap dengan implementasi.
Sesi pendanaan kelembagaan TA 2010 disampaikan oleh Khalid Arya yang memaparkan mengenai biaya yang timbul dari tahapan kegiatan PPSP dan dari struktur pengorganisasian kegiatan PPSP serta biaya operasional masing-masing PMU dan PIU. Hingga saat ini telah dialokasikan dana sebesar Rp. 38, 641 M untuk mendukung kelembagaan PMU dan PIU PPSP. Rencana Kerja 2010 merupakan sesi yang dibahas pada lokakarya hari II yang disampaikan oleh Rudi Arifin, Kasubdit Perencanaan dan Pengembangan Teknis, Direktorat Pengembangan PLP, DJCK-PU. Pada sesi ini disepakati bahwa diperlukan adanya suatu flowchart, manning schedule, dan rencana kerja yang jelas dari masing-masing PMU dan PIU untuk mendukung pelaksanaan program serta diperlukan identifikasi kebutuhan juklak, juknis, dan pedoman pengelolaan program.
Pada sesi penutupan yang disampaikan oleh Nugroho Tri Utomo disampaikan bahwa Program PPSP adalah program yang cukup besar dan membutuhkan sinergi dari seluruh stakeholders sehingga diperlukan komitmen agar target dapat tercapai sesuai dengan roadmap. Hasil lokakarya akan dikirimkan ke semua pihak serta dikomunikasikan untuk mendapatkan feedback juga hasil ini akan disampaikan pada roadshow PPSP regional barat yang akan dilaksanakan pada 28-29 Januari 2010.
|
